D

sorot maluku – Langkah Gubernur Maluku, dan pemerintah daerah kabupaten (SBB), diduga telah memberikan surat rekomendasi kepada berbagai perusahan adalah tindakan sepihak ,dan tidak memiliki alasan yang jelas.

Demikian di ungkapkan oleh Manawa Alifuru , Sostones.Y.Sisinaru, S.H.,Hum
Tokoh pemuda kabupaten SBB putera adat Saka Mese Nusa kepada Sorottransx, lewat tilp genggamnya dari Jatinangor Bandung kamis (6/9/18).

Menurut Sisinaru, melihat fenomena yang terjadi di kabupaten SBB dalam hal ini surat rekomendasi yang di berikan oleh gubernur maluku kepada PT. Tanjung Wahana Sejahtera , ataupun beberapa seperti CV. Titian Hijrah , sangatlah melenceng dari kostitusi.

Seperti yang di katakan oleh Himpunan Mahasiswa adat saka mese nusa pada saat melakukan temuanya di komisi B DPRD provinsi maluku, kamis (6/9/18) kemarin , saya selaku anak adat saka mese nusa dalam hal ini sangat mendukung niat baik mereka dalam menyuarakan kepentingan masyarakat serta masadepan anak adat saka mese nusa kedepan dari ancaman ancaman Perusahan liar yang akan merusak hak Ulayat kami

Masuknya izin perkebunan atau rekomendasi itu harus sesuai prinsip prinsip tentang pedoman, perizinan, dan harus di jalankan dengan baik ,sebab masyarakat adat itu di lindungi, sesuai amanat UUD 1945 dimana pasal 18b ayat 1 dan 2 .

Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang – Undang . maka dari itu sudah barang tentu masyarakat SBB adalah masyarakat adat.

Oleh karena itu prinsip prinsip peluasan perkebunan maupun izin perkebunan itu tidak semestinya melanggar konstitusi dan harus di sosialisasikan bersama ,atas dampak baik buruk karna itu tanggung jawab perusahan. ungkap Sisinaru

Terlepas dari itu Sisinaru menghimbau agar penerintah daerah Kabupaten SBB maupun pemprov , dalam hal ini DPRD kabupaten dan Komisi B DPRD provinsi maluku agar tidak boleh tertutup kepada masyarakat . dan jangan hanya berbicara bahwa akan memanggil gubernur, guna membahas persoalan di SBB, minimal tanyakan kenapa sehingga terjadi hal hal seperti itu.

saya rasa apabila DPR betul betul berjuang pada kemaslahatan masyarakat banyak , maka yakin sungguh 2019, pun mereka di usung oleh masyarakat tanpa melakukan kampanye, tapi jangan sampai hal ini di pakai hanya untuk berpolitik.Sisinaru mendesak dengan tegas kepada pemerintah agar segera melihat dan tueun langsung terkait kasus ini.

Apabila sampai terjadi hal hal yang menjadi masalah dalam artian kekerasan sikis di lapangan ,atau gesekan gesekan yang terjadi pada masyarakat dan perusahan, serta pengambilan paksa hak ulayat masyarakat , di sebabkan oleh pemerintah ,maka tidak menutup kemungkin saya akan berkordinasi masalah ini dengan salah satu lembaga HAM di jakarta untuk meginvestigasi hal ini .

saya menghimbau agar pemerintah melihat hal ini dengan baik , mengawal segala aspirari dari masyarakat SBB sebab pemerintah merupakan wadah kesejahteraan masyarakat, maka prinsip -prinsip dasar masyarakat adat itu harus di tegakan,

jangan sampai karna ingin menguasai dengan menggunakan otoritas pemerintah ,lalu mengabaikan prinsip adat, itu yang keliru. semestinya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat ,mari kita luruskan bersama untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

mari kasi bae SBB bukan dengan cara mengambil hak rakyat .
Sesuai dengngan Selogan kasi bae SBB. tutup. manawa Alifuru Sostones Y Sisinaru, S.H.,M,Hum ( ekdar )