Sorot maluku – Himpunan Mahasiswa Adat Saka Mese mendatangi komisi B DPRD Provinsi Maluku Rabu, 5/9/18 , guna mendesak Komisi B agar meminta kepada Gubernur Maluku membatalkan Rekomendasi yang telah diberikan kepada PT.Tanjung Wana Sejahtera

Dalam temu tanya antara Himpunan Mahasiswa Adat Saka Mese Nusa dan Komisi B dprd provinsi maluku ,di buka secara resmi oleh Ever Karmite selaku ketua komisi B , sekitar 11.15, wit

Terkait PT. Tanjung wana sejahtera yang akan ber operasi di petuanan adat saka mese nusa, SBB dengan ini himpunan mahasiswa adat sakamese nusa menolak dengan keras apabila aktifitas yang nantinya berdampak buruk bagi kelangsungan hidup anak cucu di masa akan datang

Ketua komisi B Ever Karmite mengaku tidak mengetahui kebijakan yang dilakukan gubernur maluku ,dalam memberikan surat rekomendasi pada PT Tanjung wana sejahtera ,itu.

Seharusnya ada tebusan dari gubernur maluku kepada kami dalam hal ini komisi B , dprd provinsi maluku ,jika memang benar adanya surat rekomendasi pada PT tersebut, namun sayangnya kami belum sama sekali menerima tebusan dalam bentuk apapun mengenai rekomendasi

Ever Karmite juga menjelaskan bahwa komisi B akan segera mengagendakan sekaligus meninjau langsung di lokasi hutan adat saka mese nusa dan segera meminta gubernur maluku agar mencabut rekomendasi yang di berikan kepada PT tersebut,

Pembina Himpunan Mahasiswa Adat Saka mese nusa , sekaligus Kabiro pengkajian hak dan kewajiban masyarakat adat pada lembaga tinggi adat prov maluku menegaskan dan mengecam keras tindakan gubernur maluku yang tidak berpihak kepada masyarakat adat ,kami minta kepada gubernur maluku agar mencabut rekomendasi yang diberikan.

Karna menurut kami kebijakan tersebut melanggar konstitusi, dan jika rekomendasi itu tidak di cabut dan proses IUHHP di berikan dari Kementrian Maka gubernur malukulah yang nanti akan bertanggung jawab apabila ada respon berlebihan dari masyarakat adat dalam mempertahankan hak Ulayat kami

Apapun yang terjadi ,kami selaku anak adat saka mese nusa akan bersikeras dan berjuang mempertahankan hak hak kami meski sampai titik darah penghabisan .tutup Dominggus Yahya ,selaku pembina , himpunan sekaligus Kabiro pengkajian hak adat lembaga tinggi adat prov maluku ( ekdar )