Sorot surabaya – Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa ke VIII (Munaslub), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang dilaksanakan di Empire Palace pada (14/8), Rahmad Santoso SH terpilih sebagai Ketua Umum masa bakti 2018-2023.

Munaslub yang diikuti DPD IPHI se-Indonesia tersebut dipilih secara aklamasi dan dimenangkan Rahmad Santoso sebagai calon tunggal.

Hampir semua DPD Se-Indonesia memilih Rachmad atas dasar mempunyai hubungan yang baik dengan DPD IPHI se-Indonesia.

Lembaga penasehat hukum tertua di Indonesia ini akan mampu bersaing dengan komisaris profesi advokat lainya. Hal tersebut diutarakan oleh Stering Commitee Dr. Herman Kadir kepada wartawan, di sela-sela acara.

“IPHI adalah yang mendirikan Peradi, IPHI yang membesarkan Peradi dari almarhum Indra Sahnun Lubis SH, IPHI berperan besar melahirkan undang-undang advokat” ujarnya

Dia menambahkan jika IPHI tidak pernah pecah sejak IPHI didirikan. IPHI sendiri sebagai pelopor organisasi profesi penegak hukum, advokat, dan konsultan hukum. Anggota IPHI yang berjumlah ribuan itu tersebar berada di tubuh Peradi, KAI dan IKADIN.

“Dengan adanya munaslub ini, kami akan berupaya mengembalikan kembali marwah IPHI sebagai organisasi advokat tertua di Indonesia” tambahnya

Dengan terpilihnya Rahmad sebagai ketua umum IPHI Indonesia bisa membangkitkan gairah yang kini berada di tubuh Peradi, KAI, IKADIN.

“Saya sangat yakin terpilihnya Rahmad sebagai ketua umum akan mampu mengembalikan marwah IPHI” tandasnya.

Sementara itu, Rachmad mengatakan jika dirinya akan bertindak cepat untuk mengembalikan semua advokat untuk kembali kerumah besar IPHI.

“Kita bekerja cepat untuk mengembalikan semua teman-teman terpecah-pecah untuk kembali kerumah besar IPHI yang lahir di Surabaya” ujarnya.

Ia menambahkan, atas terpilihnya menjadi ketua umum IPHI akan mewujudkan advokat yang lebih solid dan berkredibilitas dan setara dengan aparat penegakan hukum lainya.

Munaslub ke VIII ini, diikuti 38 DPD IPHI se-Indonesia, diantaranya, DPD IPHI yang sudah hadir di arena Munas adalah: DPD Jambi, NTT, Kalsel, Papua, Papua Barat, Sulut, Kaltim, Kalteng, Kepri, Lampung, Sumsel, DKI, NTB, Jatim, Banten, Jabar, Jateng, Sumut, Riau dan DPD Bengkulu. (Ad/red)