Sorot Pamekasan – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), HMI Cabang Pamekasan gelar aksu damai kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Selasa, (18/08)

Massa aksi tersebut menuntut, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yakni kepemimpinan Presiden Joko widodo ditengarai dan dinilai tidak pro rakyar,diantaranya tuntutan aksi

pertama meminta untuk menstabilkan perekonomian indonesia karena menurut pendemo saat ini nilai tukar rupiah lemah, sehingga berdampak pada tingginya impor dan naiknya harga BBM.

kedua menuntut untuk mencabut surat edaran mentri agama mengenai penggunaan pengeras suara di masjid dan musholla.

ketiga, menuntut tegaknya supremasi hukum di indonesia yang mulai melemah.

keempat, menggugat kebijakan terkait berkembangnya TKA di Indonesia.

Korlap Aksi Ahmad Hokim, meminta kepada DPRD kabupaten Pamekasan untuk mendukung gerakannya dalam memperjuangkan hak rakyat kecil.

“Kami meminta, secepatnya menyampaikan tuntutan yang kami bawa terhadap pemerintah pusat,” tuturnya.

Sementara perwakilan DPRD Kabupaten Pamekasan yakni ketua Komisi 1, Ismil berjanji akan menyampaikan asnpirasinya kepasa pimpunanterhadap permintaan massa aksi.

“kami akan secepatnya membuat surat terkait tuntutan temen-temen HMI dan langsung kami Fax kan ke ke pemerintah pusat” ungkap dengan nada tegas Ismail selaku komisi I. (Man)