Sidang Perdata Diwarnai Kegaduhan Koordinator HPI Larang Wartawan Lakukan Peliputan

 

Sorot surabaya – SURABAYA
Majlis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perdata terkait dugaan pencemaran nama baik di media sosial (Medsos) antara pihak penggugat Ervina Novita Andriyani dan tergugat Alfawzia Nurrahmi Direktur Pruf Ritz Communicator Hub. Sidang beragendakan keterangan saksi berjalan sedikit tegang.

 

Ketegangan tersebut mencuat pada saat saksi dari Koordinator Himpunan Penterjemah Indonesia (HPI) Pusat, Dian Lestari menghalangi media untuk melakukan peliputan pada sidang terbuka yang digelar di ruang sidang Sari II PN Surabaya. Kamis (18/7/2018)

“Saya pribadi tidak menginjinkan jika foto saya dalam persidangan ini diambil tanpa seijin dari saya” Sergah Dian Lestari wanita asal Green Ville Blok BG, Kebon Jeruk, Jakarta kepada wartawan yang sedang melakukan peliputan.

Mengetahui ketegangan diruang sidang tersebut, majlis hakim yang dipimpin oleh Ketua Majlis Rochmad SH dan hakim anggota Sapruddin SH meminta saksi dan media untuk menyelesaikan ketegangan diluar sidang.

“Silahkan diselesaikan diluar ruang sidang ” ujar KM Rochmad SH yang ditujukan kepada Dian Lestari beserta rekanya.

Diluar sidang, Dian Lestari bersama rekannya meminta kepada media Warna Kota dan Berita Jatim untuk menunjukkan ID Card. Tak hanya itu, salah satu rekan Dian Lestari tanpa ijin dari awak media telah mengambil foto dan merekam kejadian pelarangan peliputan.

Setelah ditunjukkan ID Card dari masing-masing media yang dipintanya, Dian Lestari dengan terang-terangan melarang peliputan pada saat menjawab pertanyaan awak media yang pada saat itu sidang terbuka untuk umum.

“Iya, saya pribadi tidak mengijinkan jika ada peliputan dengan memfoto tanpa seijin dari saya” ujar Dian pada saat dikerumuni wartawan.

Perlu diketahui, sidang perdata dugaan pencemaran baik ini diutarakan saksi Dian Lestari terkait postingan voice note yang ada pada internal HPI antara pihak penggugat kepada tergugat.

Saksi menyebut jika keterangan dari Anne dan Sofie Mansyur (Internal HPI) jika pengurus HPI tidak mempunyai sumber daya maupun waktu untuk mengambil teguran kepada anggota HPI yang melanggar kode etik.

“Mereka berdua mengatakan secara jelas kepada kami, bahwa pengurus HPI itu tidak punya sumber daya maupun waktu untuk mengambil tindakan teguran kepada anggota HPI yang melanggar kode etik” ujarnya.

Dari informasi sistem penulusuran perkara (SIPP) PN Surabaya terkait persidangan ini diterangkan jika Perbuatan Melawan Hukum No. 168/Pdt.G/2018/PN SBY pihak penggugat meminta kepada majlis hakim untuk mengabulkan gugatan.

Gugatan tersebut diantaranya, pihak tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.100.000.000 (Satu miliar seratus juta rupiah. Dengan rincian kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Tak hanya itu, pihak penggugat juga meminta majlis hakim PN Surabaya untuk menghukum tergugat dengan memberikan pernyataan permintaan maaf melalui media satu halaman penuh selama satu Minggu berturut-turut, serta memulihkan nama baik penggugat melalui media sosial yang digunakan oleh pihak tergugat.

Diakhir persidangan, majlis hakim sepakat untuk melanjutkan persidangan hingga pekan depan dengan agenda kesimpulan. (Ad/red)

 

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register