Kuasa Hukum HL Laporkan Hakim Pengadilan Tinggi Ke Bawas Makamah Agung RI

 

Sorot Surabaya –  Adi Warmansyah, Ketua Tim kuasa hukum HL berencana melakukan investigasi dan mengadukan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan ke Komisi Yudisial terkai diugaan adanya sutradara dibalik vonis 11 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya terhadap Kliennya, pada kasus pencabulan.

Ternyata, putusan tersebut di publikasikan secara super cepat di Website MARI tanggal 27 November 2020 juga diikuti maraknya pemberitaan kasus ini di media cetak dan online. Padahal dia sebagai pengacara terdakwa pada saat bersamaan saat melakukan pengecekan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PT Surabaya terkonfirmasi perkara tersebut belum diputus dan putusannya belum tercatat.

“Hal ini menimbulkan kecurigaan ada ‘Sutradara’ dibalik peristiwa ini,” kata Adi Warman selaku ketua tim pengacara HL yang baru saat menggelar jumpa Pers dikasawan jalan Kartini surabaya Kamis (10/12) .

Juga diakui oleh Adi Warman, terhadap vonis 11 tahun kepada Kliennya, dirinya menemukan kejanggalan antara lain, adanya dugaan penyembunyian berkas memori banding dan kontra memori banding yang dia ajukan ke PT melalui PN Surabaya pada 26 Oktober 2020 dan 4 November 2020 oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk memuluskan skenario itu, berkas memori banding dan kontra memori banding dari mantan penasehat Hanny  yang sudah dicabut kuasanya sejak 22 Oktober 2020 ternyata sampai ke tangan majelis hakim PT Surabaya.

Ujungnya, memori banding dan kontra memori banding dari mantan PH HL tersebut dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim PT Surabaya untuk menjatuhkan vonis.

“Akibat unsur kesengajaan dan kekurangan hati-hatian tersebut berdampak Klien kami dijatuhi vonis 11 tahun penjara. Juga ada kesalahan administrasi berupa kesalahan tembusan pengiriman berkas banding kepada mantan PH terdakwa HL” paparnya.

Bersamaan itu Adi Warman juga melakukan kasasi dan akan memakai kartu truf diantaranya, tidak diterapkannya Pasal 78 KUHP tentang daluarsa, yakni dugaan adanya pelanggaran perundang-undangan dam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) saat proses pemeriksaan dan persidangan pada kasus tersebut.

“Termasuk adanya dugaan penerapan pasal yang tidak diminta oleh Jaksa Penuntut. Permohonan kasasi tersebut sudah kami layangkan ke MA hari ini,” pungkas Adi Warman.

Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada 21 September 2020 HL dijatuhi vonis 10 tahun oleh PN Surabaya. Tak puas dengan putusan tersebut JPU Kejati Jatim mengajukan upaya banding.

Pada 25 November 2020, pendeta HL dijatuhi vonis 11 tahun penjara oleh Majelis hakim banding yaitu Ketua, Dr. Siswandriyono, hakim anggota satu, Permadi. Hakim anggota dua, Prim Fahrur Rozi, panitera pengganti banding Budi Sudiyanto. ( red )

redaksi1034 Posts

Sekilas prolog Sorottransx dibuat pada tanggal 24 Oktober 2017 di Surabaya,berbadan hukum PT GRAHA SOROT MEDIA Update berita politik hukum & kriminal setiap hari di surabaya jawa timur.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register