Sorot surabaya – Sidang terbuka untuk umum Rabo ( 21/10 ) diruang sidang Cakra pada PTUN Surabaya agenda sidang mendengarkan keterangan Ricardo Simarmata dosen UGM saksi ahli bidang agraria.

Hadir dalam persidangan penggugat ahli waris Sumo didamingi kuasa hukumnya Immanuel Sembiring SH dan hadir para tergugat I BPN Kota Surabaya I tergugat dua intervensi I dan tergugat II PT Artisan Surya Kreasi ( ASK ) .

Dalam persidangan Ketua Majelis Hakim Bambang Wicaksono saat memimpin sidang berulang kali menegur kuasa hukum PT Artisan Surya Kreasi (ASK) selaku tergugat II Pasalnya, Ricardo Simarmata tersebut seperti mendapat pertanyaan tekanan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.

Di samping itu, beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh kuasa hukum PT ASK banyak menyimpang dari pokok perkara. Sebab dalam sidang yang disengketakan adalah di pengadilan TUN, bukan perkara pidana.

“Jangan menekan begitu pertanyaannya dan memberikan pilihan jawaban ya atau tidak” tegur majelis,Itu yang berhak adalah saya dan sekali lagi saya tekankan, kalau memberikan pertanyaan pada pokok perkara yang di TUN saja, jangan ke lainnya,” tegur Bambang, kepada kuasa hukum PT ASK tersebut.

Keterangan yang disampaikan saksi ahli bahwa adanya sertifikat bisa muncul dipersil yang sudah ada pemiliknya,adanya tahapan yang dilangkahi dari pihak BPN ketika memeriksa dokumen dokumen seperti Latter C dan data data yang lainnya ketika adanya permohonan sertifikat dan harus benar benar mengecek.

Diduga adanya pemohon sertifikat yang langsung berhubungan dengan oknum internal BPN,kalau BPN melaksanakan prosedur sesusai dengan benar tidak ada muncul serikat baru di bidang tanah yang sudah ada pemiliknya ” jelas ahli.

Lanjut ahli,Terkait tanah yang sudah pernah dimohohkan sertifikat dan sudah diproses hingga muncul no ukur,seharusnya BPN meneruskan langkah selanjutnya yakni pemetaan dan mencatat dalam buku tanah.

Dan apabila adanya pemohon sertifikat baru diatas tanah yang sudah dicatat tersebut,bisa disampaikan bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa,jadi tidak ada alasan BPN untuk menghentikan pemohon sertifikat yang sudah diproses.

Usai sidang konfirmasi kepada Immanuel Sembiring tentang pendapat ahli yang disampaikan Dpersidangan tadi ” apa yang disampaikan saksi ahli tadi sudah jelas dan terang yang mengatakan bahwa setiap tanah memiliki identitas yakni nomer persil dan disebut sebagai alas hak dan memiliki nomer pethok dan harus dibayar wajib pajaknya oleh pemilik persil tersebut yang sekarang disebut pajak bumi dan bangunan ( PBB )

Bukan berarti pemilik sertifikat bisa bersifat espansive bisa mencaplok tanah disamping kanan kirinya ,karena setiap persil ada batas batas tanahnya dan nomer persil yang berbeda dengan pemilik tanah disamping kanan kirinya ” tegas Sembiring,ini kalau saya bilang mall administrasi.

Lanjut Sembiring ,klien kami bapak sumo dan ahli warisnya sudah pernah mengurus tanahnya hingga muncul nomor peta gambar yang kemudian berhenti ditengah jalan,dengan alasan BPN mengatakan inilah itulah bahwa diatas tanah tersebut sudah bersertifikat .

Agenda sidang tadi hanya mendengar keterangan saksi ahli dan menghadirkan Warkah dari BPN dan tadi Warkah sudah diperlihatkan oleh pihak BPN ,dan sidang dilanjutkan Selasa depan (27/10) dengan agenda pemeriksaan WARKAH.” pungkas Sembiring ( red ).