Dugaan Mega Korupsi YKP Dan PT YEKAPE kejati Jatim Hadirkan Saksi walikota Risma,ketua DPRD dan Bambang DH

BAMBANG DH MANTAN WALIKOTA SURABAYA

Sorot surabaya – Mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim untuk diperiksa terkait kasus penyelewengan aset dan korupsi Yayasan Kas Pembangunan (YKP).
Usai diperiksa selama lima jam, Bambang DH mengaku saat menjadi wali kota dulu, dirinya telah melakukan upaya serupa. Namun diakuinya kasus ini memang cukup rumit.

TRI RISMA HARINI WALIKOTA SURABAYA


“Saya sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah sebelum saya menggantikan pak Sunarto menjadi wali kota, saya tanyakan Pak Yasin sebagai sekda, bagaimana sesungguhnya YKP? Saya minta kronologis,” kata Bambang di Kantor Kejati Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Selasa (25/6/2019).

ARMUJI KETUA DPRD SURABAYA


Bambang DH meyakini jika YKP merupakan aset Pemkot Surabaya. Pasalnya, berdasarkan kronologi dari sekda lama, modal awal YKP memang dari APBD Pemkot.


“Dari kronologi berdirinya YKP, saya makin yakin karena modal awalnya dari APBD Pemerintah Kota Surabaya. Kemudian saya yakin ini milik pemerintah kota, saya lakukan pendekatan secara kekeluargaan ke YKP tolong kembalikan aset ini ke Pemkot Surabaya,” imbuhnya. 


Selain pendekatan secara kekeluargaan, Bambang DH menyebut dirinya juga sempat meminta bantuan Kejaksaan Negeri Surabaya hingga Polrestabes Surabaya. Namun sayang, upaya-upaya ini tak menemui hasil.


“Setelah sekian tahun, saya meminta bantuan Kejaksaan Negeri Surabaya tahun 2006, saya menyampaikan kejaksaan mohon dibantu untuk melakukan pemeriksaan pada pejabat YKP supaya asetnya kembali,” papar Bambang DH.
“Nah itu saya tempuh selain lisan juga tertulis. Saya sampaikan surat ke YKP minta kembalikan aset ini. Ternyata respon YKP mengirim surat kepada saya untuk menolak,” pungkasnya.


Sebelumnya, Pihak Kejati telah memanggil Ketua DPRD Kota Surabaya Armudji dan Wali Kota Tri Rismaharini untuk menjadi saksi dugaan korupsi YKP dan PT. YEKAPE. 
Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan menyebut dalam minggu ini akan ada delapan orang yang dipanggil. Selain Bambang DH, ada ajudan Bambang DH hingga pihak YKP.


Didik menambahkan keterangan Bambang DH ini penting karena merupakan walikota pengganti Pak Sunarta yang digadang mengetahui aliran dana YKP.
“Beliau sebagai wali kota dulu pengganti dari Pak Sunarto minimal pasti banyak pengetahuannya tentang kasus ini,” kata Didik.


Sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD. Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak.


Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.


Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto.Dia secara tidak eksplisit menyampaikan kemudian merujuk pada perubahan anggaran dasar, di sana kelihatan cacatnya, dari cacat ini kalau pendapat saya pasti ada upaya sengaja untuk memisahkan yayasan ini dengan Pemkot Surabaya.

redaksi981 Posts

Sekilas prolog Sorottransx dibuat pada tanggal 24 Oktober 2017 di Surabaya,berbadan hukum PT GRAHA SOROT MEDIA Update berita politik hukum & kriminal setiap hari di surabaya jawa timur.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register