Waspadai Melapor Kepolresta Sidoarjo Gunakan Bukti AJB Palsu

SIDANG PUTUSAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEBAGA

Sorot surabaya –  Mulyono Gondokusumo melapor kepolresta Sidoarjo memakai bukti sertifikat no 485 dengan

Laporan pertama (1) no : LPB/452/V/2019/UM/JATIM pasal 170 KUHP tanggal 29 Mei 2019.

Laporan kedua (2) no : LPB/990/XI/2019/UM/JATIM pasal 242 KUHP tanggal 5 Nopember 2019 .

Untuk diketahui sertifikat no 485 produk BPN tahun 1991a/n Febe Sutjiati dibuatnya dari AJB nomor : 132 /kec/Ged/IX /1990 tanggal 4 September 1990 yang dibuat oleh terlapor Budiono Gunawan dan camat Gedangan Drs R.Bagus Basuki Suprapto selaku PPAT adalah AJB ” P A L S U “.

Untuk diketahui sebagai pelapor Mulyono Gondokusumo tidak ada hubungan hukum dengan serifikat no 485.

Terpisah diketahuinya dari SP2HP ke 7 nomor :B/1144/VII/RES.1.9.1/2018/Satreskrim pelapor atas nama Hj Umie Saidah LP nomor : LPB/171/IV/2016/JATIM/RES-SDA tanggal 28 April 2016 tentang pemalsuan surat dan atau memberikan keterangan tidak benar sebagaimana pasal 263 dan atau 266 KUHP terlapor a/n Budiono Gunawan.

Dalam SP2HP ke 7 dari pemeriksaan teknik laboratoris forensik cabang Surabaya terhadap BB AJB nomor : 132/kec/Ged/IX/1990 tanggal 4 September 1990 sesuai surat nomor:B/1640//V/Red.1.9.1./2018/Satreskrim tanggal 30 Mei 2018.

Dari hasil pemeriksaan forensik berupa satu exsemplar AJB nomor : 132/kec/Ged/IX/1990 yang dibuat di kecamatan Gedangan pada tanggal 4 September 1990 adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding atas nama Hj UMIE SAIDAH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Dengan demikian sejak bulan Mei tahun 2018 sertifikat nomer 485 atas nama Febe Sutjiati adalah tidak sah untuk dijadikan alat bukti apapun .

Diperkuat dengan penetapan pengadilan tata usaha ( PTUN ) nomor : 122 K/PEN.TUN/2019/PTUN SBY

1. Menyatakan perkara sengketa tata usaha negara sebagaimana telah diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara Surabaya nomor:57/B/2020/PT.TUN.SBY tanggal 15 April 2020 Jo nomor : 122/G/2019/PTUN.SBY tanggal 19 Desember 2019.

Demi hukum dalam pengajuan kasasinya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Sdt Febe Sutjiati Sunjono selaku pihak tergugat II Intervensi /pembanding/pemohon kasasi tanggal 27 Mei 2020,berkas perkaranya tidak dikirim ke mahkamah Agung .

3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan tata usaha negara Surabaya untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak yang berperkara .

Menyatakan biaya yang timbul dalam permohonan  kasasi ini dibebankan kepada pemohon kasasi.

Untuk dikatahui Pelaku dzolim dan diskriminasi terhadap H .Achmad Yusuf dan Nasrul Abdi sejak 2015 silam hingga kini masih saja ingin merongrong  ,dengan menghalalkan segala cara terus ingin merampok dan merampas tanah H Achmad Yusuf dikawasan desa karangbong tersebut.

Sebut saja PT .CPO dan kawan kawannya sejak 3 Desember 2015 dengan kemapuan yang dia miliki dengan mudah bisa memerintahkan dan mengelabuhi perangkat desa yang sekarang,oknum aparat Polda jatim dengan memutar balikkan fakta yang sebenarnya .

Ironisnya tanah yang dibeli secara sah dan benar oleh H.Achmad Yusuf pada tanggal 2 desmber 2015 tanpa prosedure yang benar dan dua alat bukti yang sah laporan HRD PT CPO Eko Prasetyo dalam tempo 1X 24 penyidik polda Jatim pada tanggal 3 Desember 2015 dengan secepat kilat bisa menetapkan H.Achmad Yusuf dkk menjadi tersangka dengan pasal 335 , 263 , dan 266 KUHP .(tanpa Lidik,tanpa sidik,tanpa gelar )

Karena penyidik Polda tidak bisa membuktikan  pasal yang disangkakan dalam laporan palsu tersebut diatas,sehingga perkaranya stagnan di Polda Jatim hingga 3 tahun dengan status H Ahmad Yusuf dkk nasibnya terkatung katung sebagai tersangka .

Singkatnya dengan kepemimpinan direskrimum  Polda Jatim yang baru ,maka perkara tersebut diatas diungkap kembali dan proses penyidikan secara benar singkatnya perkaranya dinyatakan SP 3 oleh Polda Jatim ,sayangnya Eko Prasetiyo HRD PT CPO sebagai biang  pelapornya dia munafik dan pengecut ,lari dari kenyataan kabur entah sembunyi dimana yang jelas Eko tidak bertanggung jawab dengan ulah laporannya dahulu .

Untuk diketahui secara gamblang tanah yang terletak di jalan Surowongso RT 01/RW 2 desa karangbong Gedangan Sidoarjo letter C.no 1132 Persil 22 klas d.1.luas 0,035 Ha pada tanggal 2 Desember 2015 telah dibeli secara sah dan sesuai dengan prosedure oleh H Achmad Yusuf kepada ahli waris dikantor balai desa karangbong disaksikan kades Kusnandar,perangkat desa,ahli waris yang didampingi penasehat hukum Drs Damardjati Utomo SH dan patners.

Lebih gamblang lagi pernyataan pejabat kades Kusnandar didalam surat keterangannya yang dibuat dan ditanda tangani kades Kusnandar pada tanggal 4 Desember 2015 silam dengan nomor : 595/910/404.7.4.4/2015 :

1. Bahwa sebidang tanah seluas 0,035 Ha letter C no 1132 Persil 22 klas d.1 yang terletak di jalan Surowongso RT01/RW 2 desa karangbong kecamatan Gedangan Sidoarjo adalah benar milik Baris P Sugeng Priyanto.

2. Sebelum tahun 1960 tanah tersebut diatas tercatat pada letter C desa karangbong no 321 Persil 22 klas d.1 luas 0,035 Ha a/n Oemi Saidah,b.ABD Adim.

3. Tahun 1982 tanah tersebut oleh Oemi Saidah diberikan kepada abahnya H ABD Adim tercatat pada letter C desa nomor : 23 Persil 22 klas d.1 luas 0,035 Ha a/n H.ABD ADIM KODIR.

4.Pada tahun 1984 tanah seluas 0,035 Ha seluruhnya dijual kepada Baris P Sugeng Priyanto dan telah berubah menjadi letter C desa omor : 1132 Persil 22 klas d.1 a/n Baris P Sugeng Priyanto bukti peralihan tertanggal 5-11-1984 sampai sekarang.

Dalam arti data kepemilikan Dibalai desa karangbong atas tanah tersebut hingga dijualnya ke H Achmad Yusuf masih tercatat dibuku desa atas nama Baris P Sugeng Priyanto.

5. Bahwa tanah tersebut diatas bukan merupakan aset pemerintah atau pihak lain dan tidak termasuk dalam kawasan hutan ,dan tidak tidak sedang menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.

Dengan di SP 3 laporan polisi nomor : LPB/1771/XII/2015/UM/JATIM tanggal 3 Desember 2015 oleh Polda Jatim dengan surat ketetapan nomor : S.Tap/179/VII/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tanggal 26 Juli 2019 tentang penghentian penyidikan .

Kemudian muncullah Mulyono Gondokusumo yang mengaku atau mengklaim  sebagai pemilik tanah dikawasan tanah sengketa tersebut dengan bukti sertifikat 485 .

Bermodalkan sertifikat 485 yang sudah dibatalkan PTUN dan AJB Palsu Mulyono Gondokusumo masih nekad melaporkan H Achmad Yusuf dengan pasal pasal yang sama kepolresta  Sidoarjo ,dan anehnya perkaranya masih dalam proses penanganan di penyidik Polresta Sidoarjo.

Patut dipertanyakan kembali sebagai pelapor hubungan hukum Mulyono Gondokusumo dengan sertifikat no 485 tidaklah tepat.

Kiranya penyidik Polresta Sidoarjo yang menangani perkara laporan polisi nomor : LPB/452/V/2019/UM/JATIM pasal 170 KUHP tanggal 29 Mei 2019 dan laporan polisi no : LPB/990/XI/2019/UM/JATIM pasal 242 KUHP tanggal 5 Nopember 2019,untuk meninjau kembali dengan laporan tersebut diatas demi nama baik dan citra penyidik pada khususnya di polresta Sidoarjo ( red ).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register