Keterangan 4 Saksi Perawat RS Mata Undaan Surabaya Lemahkan Dakwaan JPU

 

Sorot surabaya – Perkara laporan dokter Lidya ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya, berbuntut ke meja hijau. Laporan dokter Lidya lantaran, tidak terima atas Surat Peringatan (SP) dari Sardjono sang Direktur Undaan Surabaya, berdampak sang Direktur RS Mata Undaan Surabaya, duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa guna kembali jalani sidang diruang Sari Pengadilan Negeri Surabaya, pada Selasa (9/6/2020), dengan agenda mendengar 4 keterangan saksi yakni colifah, Aswi, Candra, dan Hendra yang dihadirkan oleh, Yusuf Akbar dan Willy Gede selaku, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan negeri Perak Surabaya.

Para saksi yang dihadirkan ke muka persidangan secara mengejutkan justru malah melemahkan semua dakwaan JPU. Adapun, pada inti keterangan para saksi yang mengatakan semua terjadinya masalah atas perintah lisan dokter Lidya yang ditujukan terhadap Anggi (perawat) agar menangani operasi terhadap pasien.

Keterangan yang disampaikan, perawat Khotimah yang menjelaskan bahwa benar dokter Lidya tidak menangani operasi pasien Alesandra serta saat itu mendengar jelas seruan perintah dokter Lidya karena satu ruangan (satu ruangan, dokter Lidya, Khotimah dan Fajar).
” Biar dikerjakan anak O.K.5 dan Mur,” tuturnya.

Sedangkan, keterangan perawat Hendra yang menyampaikan kepada pasien bahwa Anggi adalah dokter padahal dalam keseharian Anggi adalah seorang perawat.

Hal ini, diakuinya, bahwa yang disampaikan terhadap pasien adalah kekeliruan.Dalam fakta persidangan yang disampaikan terhadap pasien bahwa Anggi (perawat) adalah dokter tidak benar,” ungkapnya.

Pengakuan Hendra lainnya, ia hanya membantu Anggi (perawat) melakukan operasi pasien atas perintah lisan dokter Lidya.

Terpisah, Dalam permasalahan ini keterangan Khotimah dan Fajar, bahwa keduanya,mengaku, tidak pernah diperiksa oleh IDI Surabaya, namun keduanya pernah dipanggil dan diperiksa IDI Pusat jakarta.

Persidangan kian sengit, takkala JPU merasa keterangan Soei Suyatno melemahkan dakwaan terdakwa direktur.

Keterangan yang disampaikan, berupa, setelah terjadi peristiwa tersebut yang kemudian ada rapat koordinasi guna mengatasi permasalahan, Alhasil rapat koordinasi dibuatlag surat kronologi kejadian pada (29/12).

Pada keterangan yang disampaikan oleh, Soei Suyanto, tampak berbeda dengan isi surat kronologi sehingga sempat memicu suasana persidangan yang memanas hingga JPU
mengingatkan saksi berupa,
“Bahwa terkait isi surat kronologi berbeda dengan keterangan yang disampaikan. JPU menimpali, keterangan palsu ada implikasinya, ingat itu !,” tegas JPU.

Oarno salah satu anggota Majelis Hakim, langsung bersikap dengan memberi pertanyaan terhadap saksi berupa, pada persidangan ini, kesaksian mana yang dipakai?. Apakah sesuai surat kronologi yang dibuat atau keterangan yang disampaikan dimuka persidangan?.

Saksi beberkan, isi surat kronologi pada point-point ber korelasi. Kronologi berangkaian tidak berdiri sendiri antara point satu dengan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, saksi sampaikan, memilih menggunakan keterangan yang disampaikan ke muka persidangan.

Usai sidang, Sumarso selaku, Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan, dipersidangan terbukti ada perintah dokter Lidya. Itu yang dianggapnya tidak melanggar etik oleh pelapor ,dan ini akan kita uji nanti.

Kalau seseorang memerintahkan yang bukan kewenangannya kok bisa dikatakan bukan pelanggaran kode etik?.

Masih menurutnya, semestinya pemohon adalah pasien atau masyarakat yang komplain atas pelanggaran dokter sedangkan, peristiwa ini yang memohon dokter Lidya lantaran dirinya menerima SP dari direktur rumah sakit .

Secara terpisah, Willy Gede selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) malah beranggapan, hasil persidangan, semua keterangan para saksi justru menguatkan unsur unsur yang di dakwakan.

Ia menambahkan, mengacu beberapa hal, termasuk Barang Bukti (BB) dan alat bukti pihaknya, meyakini dapat membuktikan tindak pidananya.

Disinggung terkait, keterangan Soei Suyanto yang lebih memilih menggunakan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan dari surat kronologi ditanggapinya berupa, tidak masalah.
” semua orang punya hak mengingkari namun dalam surat kronologi ada tanda tangan yang dicantumkan saksi tentunya, akan ada akibat hukum,” pungkasnya ( red).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register