Polisi Seharusnya Tidak Tebang Pilih Tangkapi Semua Penjual HT Di Kawasan Surabaya Ada ekstra Fee Rp 5 Juta Dari Distributor CV. Atlantik Jakarta

 

“PENJELASAN PASAL 56 AYAT (5) SEBAGAI MANA DIMAKSUD AYAT (3) UU PERLINDUNGAN KONSUMEN MERUPAKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN ”

Sorot Surabaya – Disebutkan dalam pasal 45 Undang Undang Perlindungan Konsumen ,Setiap konsumen yang dirugikan pelaku usaha mekanismenya dapat menggugat atau melaporkan secara tertulis melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yang disebut BPSK ( badan penyelesain sengketa konsumen).

Karena penyelesain sengketa melalui pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peradilan umum memperhatikan ketentuan pasal 45 Undang Undang Perlindungan Konsumen.Dan lebih diperjelas lagi pada pasal 56 ayat (5) UU perlindungan Konsumen.

Bahwa putusan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) “MERUPAKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP BAGI PENYIDIK UNTUK MELAKUKAN PENYIDIKAN “Adanya pemidanaan dalam konteks perlindungan konsumen yang diatur dalam pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen diduga sangat berlebihan terkesan dipaksakan dan MULTITAFSIR.

Karena pemberlakuan sanksi pidana terhadap perbuatan yang masuk ruang lingkup perdata sangat tidak tepat dalam hal jual beli yang diatur dalam buku III KUHPer karena prinsip jual beli tersebut sangat melekat UNSUR PERIKATAN,sehingga tidak perlu ada pemidanaan bagi para pihak yang mengingkarinya.

Dan sanksi pidana yang merupakan pelanggaran hak konsumen atas informasi hanya layak dan tepat diterapkan jika apabila pelaku usaha menawarkan/mempromosikan barang jasa/ yang tetnyata tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan /diperjanjikan,hal ini telah diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf f,pasal 9 dan pasal 10 UU Perlindungan Konsumen,sanksi pidana pada pasal yang menegasikan sarana non pidana itu hanya akan menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha atau perniagaan.

Pemidanaan sarana sarana NONPENAL ini sangat bertentangan sekali dengan prinsip keseimbangan dan keadilan senada dengan yang disampaikan I Watan Titip Sulaksana SH,MS praktisi hukum dari UNAIR Surabaya kepada Sorottrans (4/10) terkait masalah terdakwa Achmad Ridwan yang terkesan dipaksakan harus ditahan oleh JPU gara gara menjual HT merek Baofeng padahal barang tersebut keberadaannya dijual bebas.

Dipasaran secara sah dan jelas ada distributornya dan dilengkapi kartu garansi,ada buku petunjuk berbahasa indonesia,barang disegel oleh distributor atlantik ( ALT) ,dalam kritisinya ” MENGINGATKAN APARAT KEPOLISIAN AGAR BERTINDAK YANG ARIF DAN ADIL JANGAN DISKRIMINASI ” singkat Wayan .
Bagaimana tidak terdakwa hanyalah penjual eceran HT merek Baofeng secara legal dan jelas di kawasan TEC bukan barang black market (BM ) bukan hasil dari penadahan bukan juga barang dari hasil mencuri masih juga ditangkap dan dijebloskan ke penjara oleh aparat kepolisian dan jaksa.

Ironisnya barang yang dijadikan barang bukti (BB) tersebut hingga berita

ini diturunkan masih seabrek dijual bebas dipasaran di toko dikanan kiri tempat terdakwa berjualan yang juga menjual barang tipe yang sama anehnya kok tidak ditangkapi oleh polisi,pertanyaanya ada apa dengan aparat polisi bekerjanya kok pilih pilih dan tidak profesional “jelas sumber kepada sorottrans .

Dilatarbelakangi Achmad Ridwan di paksakan menjadi terdakwa oleh JPU Angga Suryanagara SH yang didakwa melanggar pasal 62 ayat (1)jo pasal 8 huruf j UU RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsomen jo pasal 52 UURI no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi,sehingga Hong Tjay liong selaku distributor dan pemilik merek tunggal HT Merk Baofeng harus angkat bicara.

“SURUH POLISINYA TANGKAP DI ONLINE ADA 50 LAPAK JUGA MENJUAL HT YANG SEMUANYA NGGAK ADA POSTEL DLL NYA,MAKA KALAU BISA MINTA TOLONG POLISI JUGA UNTUK BIKINKAN POSTEL FEE NYA Rp 5 JUTA KALAU BISA BIKINKAN,DAN RASANYA SOAL PAKAI HT TIDAK ADA HUKUMAN BADAN KARENA HT BARANG BEBAS DIJUAL”tegas HongTjay Liong melalui faxmillinya kepada keluarga terdakwa (11/8/2017) ( data red).

Terpisah konfirmasi ke JPU Angga (Kasipidum) terkait terdakwa Achmad Ridwan dikantornya (17/10) dengan sedikit angkuh dan sombong mengatakan “maaf saya nggak bisa memberikan jawaban atau wawancara apapun karena saya dilarang kajari banyak ngomong bukan saya sombong”ucapnya , ironisnya ketika di tanya sorottrans terkait terdakwa Ach Ridwan kan pak Angga JPU ,iya sampai saat ini saya masih belum mempelajari berkasnya”ucap Angga.

Kiranya hakim yang menangani perkara ini agar kiranya memeriksa secara cermat dan teliti dan memberikan putusan yang seadil adilnya kepada Achmad Ridwan demi tegaknya supremasi hukum pada kususnya di Suranaya ,ada istilah hukum atau adagium yang sangat terkenal lebih baik menghukum 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah (red).

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register